Wednesday, August 14, 2013
Kemarin malam, ada email masuk ke inbox
saya yang mengeluhkan penyitaan petugas kepolisian atas airsoft gun yang
ia punyai dengan tuduhan melanggar UU No 12/DRT/1951.
Saya sendiri tertegun membaca email tersebut. Bayangan saya, UU Darurat
itu semestinya hanya berkisar soal pengaturan tentang Senjata Api
dan/atau senjata yang pada umumnya mengancam keselamatan jiwa.
Lagipula penyitaan atas barang hanyalah
dapat jika adanya suatu tindak pidana menurut UU yang berlaku,
pertanyaan lanjutannya adalah apakah kepemilikan atau penguasaan atas
airsoft gun merupakan sebuah tindak pidana?
Jika
mencermati pengertian dalam UU No 12/DRT/1951, maka airsoft gun tidak
termasuk kedalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
dan ayat (3). Namun kira – kira, kalau mau dipaksakan, maka bisa juga
dimasukkan dalam pengertian pasal 2 ayat (3). Namun saya berpikir, jika
airsoft gun disamakan dengan senjata pemukul, penikam, atau penusuk,
maka rasa-rasanya koq jauh sekali. Lagipula dalam hukum pidana analogi
jelas dilarang menurut doktrin hukum umum yang berlaku.
Setelah ngubek – ngubek, ternyata ada juga kasusnya dan ada juga penjelasan soal prosedur kepemilikan senjata mainan.
Saya sih saya tertawa, pertama saya tidak tahu prosedur yang ada ini,
kedudukannya sebagai apa, peraturan kapolri, skep kapolri atau apa. Yang
mendasar lainnya dalam penjelasan tersebut, bagaimana mungkin jika
aturan (jika benar ini adalah aturan) bisa membuat analogi atau
menyamakan airsoft gun dengan pengertian senjata api sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 12/DRT/1951
=======================================================================
Isi UUD No.12/DRT/1951
Mengingat:
a. pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17);
A.
Menetapkan: Undang-undang tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke
Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.I.
dahulu No.8 tahun 1948.
(1)
Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan
dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,
dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau
hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
(2) Yang
dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga
segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari
Peraturan Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing)
1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal
30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu
senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno
atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
(3) Yang
dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang
yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei
1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau
(mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak,
baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen)
maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieven mengsels)
atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan
untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam
pengertian munisi.
(1)
Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan
dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata
penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
(2) Dalam
pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam
pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan
untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah
tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang
nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau
barang ajaib (merkwaardigheid).
Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan.
(1)
Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini
dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan
dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada
wakilnya setempat.
(2)
Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum,
yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.
(1)
Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu
perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas,
juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh.
(2)
Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat (1),
harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau
dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu
tujuan lain.
(1) Yang
diserahi untuk mengurus perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya
telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
juga orang-orang, yang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan
ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran
yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-bahan peledak.
(2)
Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutnya senantiasa
berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya,
untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas mereka. Apabila
mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan
dari alat kekuasaan.
B.
Menetapkan, bahwa segala peraturan atau ketentuan-ketebtuan dari
peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak
berlaku.
